Reaksi Aktivis Papua Dengar Kabar Luhut Garap Tambang Emas Blok Wabu

Sektor pertambangan sedang mendapat perhatian lebih baru-baru ini. Seperti yang dituduhkan oleh Fatia Maulidiyanti (Koordinator KontraS) bersama Haris Azhar (Direktur Lokataru) kepada Menko Marves RI yaitu Luhut Binsar Pandjaitan. Mereka mengungkapkan bahwa Luhut menguasai tambang emas Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Di dalam video yang bertajuk “Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi Ops Militer Intan Jaya”, wawancara antara Haris Azhar dan Fatia menyebutkan bahwa PT Tobacom Del Mandiri, ikut andil bermain dalam bisnis tambang di Papua. PT Tobacom Del Mandiri sendiri adalah anak usaha dari Toba Sejahtera Group milik Luhut.

Luhut pun membantah tuduhan Fathia dan Haris. Dirinya juga membawa hal ini ke meja hijau dengan melaporkan kedua orang tersebut. Tidak hanya itu, Luhut juga menuntut ganti rugi sebesar Rp100 miliar atas dasar pencemaran nama baik.

Lalu apa sebenarnya Blok Wabu? Blok Wabu yang disebut-sebut Fatia dan Haris adalah ‘gunung emas’ yang belum terjamah di utara Grasberg, milik PT Freeport Indonesia. Dahulu, Blok Wabu menjadi bagian Freeport pada 1991.

8,1 juta troy ounce adalah potensi emas yang berada di Blok Wabu. Dan, hal ini sangat menjanjikan. Kini Blok Wabu sudah dikembalikan ke Pemerintah Indonesia Kementerian ESDM. Namun, belum diketahui secara jelas siapa yang menggarap blok tersebut.

Kabar LBP memiliki tambang di Papua, ternyata menyulut perhatian warga dan aktivis Papua. Meski Luhut mengatakan akan memberikan uang Rp100 miliar jika dirinya menang melawan Haris Azhar di persidangan, namun aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menyatakan bakal menolak uang Luhut dan akan ikut menyikat habis jika apa yang disampaikan Haris Azhar tentang permainan Menko Marves RI di pertambangan emas Papua terbukti benar.

Di lain sisi, Haris tidak gentar dengan aksi Luhut. Dia siap jika dirinya melakukan adu data terkait bisnis emas LBP di Papua saat persidangan nanti. Namun, meski kubunya kooperatif dalam 3 somasi yang diberikan Luhut hingga mengajukan undangan pertemuan pada 14 September lalu, pihak Luhut tidak pernah ada itikad baik, menurutnya.