Saturday, January 28, 2023
Wajibpaham.com
  • Home
  • Nasional
  • Global
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Hubungi Kami
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Global
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Hubungi Kami
No Result
View All Result
Wajibpaham.com
No Result
View All Result

Ragam Reaksi Terhadap Kasus Bisnis PCR

Antara kekuasaan dan bisnis harusnya bisa dipisahkan secara profesional

November 3, 2021
in Opini
Reading Time: 4 mins read
Ragam reaksi terhadap kasus bisnis PCR

Ragam reaksi terhadap kasus bisnis PCR

178
VIEWS
Bagikan via Whatsapp

Berita tentang penurunan harga tes PCR oleh pemerintah sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pada awal pandemi harga tes PCR diketahui mencapai Rp1,5 juta hingga turun drastis menjadi Rp275 ribu pada saat ini. Sehingga menimbulkan kasus bisnis PCR yang diduga dimainkan oleh para petinggi negara. 

RELATED POSTS

Kisah Miris Pertambangan di Bawah ESDM: PETI Masih Marak

Pajak Progresif Nikel Indonesia Dinilai Nirempati pada Hilirisasi

Investasi RI Terancam Sepi di 2023, Pahami Alasannya

Penurunan harga PCR ini ternyata diikuti oleh kebijakan pemberlakuan tes PCR di semua moda transportasi dan menuai reaksi para tokoh. Salah satunya datang dari publik figur yang lumayan terkenal di masa pandemi Covid-19 yaitu dr. Tirta.

Dalam cuitan di akun Twitter-nya, @tirta_cepeng, dr. Tirta mengatakan kebijakan ini aneh, “Peraturanmu wagu,” sambil me-mention akun Twitter Kementerian Perhubungan.

“Mencegah mobilitas ya naikan aja level PPKM-nya,” lanjut dr. Tirta

Hal yang perlu dipahami adalah seharusnya penurunan harga tes PCR tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat. Namun, nyatanya hal itu membuat masyarakat mencurigai adanya bisnis PCR yang untungnya diraup oleh beberapa pejabat negara, salah satunya nama Luhut Binsar Pandjaitan.

Meskipun kecurigaan itu benar adanya, namun melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi, Luhut menegaskan bahwa dirinya tidak mencari untung atau bermaksud untuk membisniskan tes PCR selama pandemi Covid-19 berlangsung. 

Jodi juga membantah bahwa PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang terafiliasi dengan Luhut tidak pernah bekerja sama dengan BUMN ataupun pemerintah. Perusahaan ini diklaim terbentuk oleh pihaknya hanya berupa kewirausahaan sosial saja bukan untuk mencari untung bagi para pemegang saham. 

Refly Harun, ahli dan pakar hukum tata negara pun menanggapi terkait dengan hal tersebut. Bila dipahami lagi, jika memang perusahaannya tidak mencari untung mengapa biaya PCR-nya bisa mahal.

“Tapi kalau tujuan bikin perusahaan itu untuk cari untungnya, kalau tidak cari untung buat yayasan saja,” ujar Refly Harun.

Menurut Refly, persoalan ada pada Luhut yang memasuki ranah bisnis saat dirinya menjabat, apalagi jabatannya tersebut terkait dengan kebijakan penanganan Covid-19. Seharusnya Luhut dapat memisahkan antara kepentingan kekuasaan dan kepentingan bisnis. Kekuasaan di tangan kanan, sementara bisnis di tangan kiri.

“Tapi kalau di satu tangan maka disitulah orang melihatnya ada benturan kepentingan Conflict of Interest. Jadi bukan soal angka-angkanya karena kalau angkatan relatif orang bisa berdebat,” tambahnya.

Reaksi lain dilontarkan oleh pengamat politik, Rocky Gerung yang ikut angkat suara. Tak hanya Luhut, Rocky juga menyoroti Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi.

Rocky mengatakan, seharusnya jika isu tersebut benar, ketiganya harus memberi tahu dari awal kepada publik. Dengan mereka yang memilih diam dan tidak angkat bicara justru malah membuat  masyarakat curiga jika mereka juga dapat keuntungan (cashback) dari bisnis PCR tersebut.

“Mestinya dari awal diketahui oleh presiden atau kalau enggak ya Luhut tau, Menkes tau, toh mereka nggak ngomong,” ujar Rocky Gerung.

Rocky juga melanjutkan, “Artinya yang mereka tau dari awal ngomong tapi dibiarkan, karena ada cashback,” sambungnya.

Sementara, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu juga turut mengutarakan kecurigaannya terhadap bisnis PCR. Melalui cuitannya di Twitter, Said Didu menilai bahwa selama ini tes PCR telah dijadikan sebagai ladang bisnis. 

“Kewajiban PCR dengan turunnya harga mulai dari Rp2 juta menjadi Rp300 ribu meningkatkan kecurigaan terhadap ‘bisnis’ PCR,” tulis Said pada Selasa (26/10/2021).

Turunnya harga tes PCR dari mahal menjadi murah itu membuat Said Didu menyimpulkan bahwa sebenarnya sejak lama masyarakat bisa melakukan tes PCR dengan harga Rp300 ribu saja.

“Jika sekarang bisa dengan harga Rp300 ribu, artinya biayanya di bawah Rp300 ribu ,” jelas Said Didu.

Setelah mengkritik tajam mengenai biaya tes PCR, Said Didu lalu mengajak masyarakat untuk menghitung keuntungan yang didapatkan sejumlah pihak dari mahalnya harga tes PCR sebelum diturunkan. 

“Mari menduga berapa untung yang sudah mereka nikmati dibalik aturan selama ini?” pungkasnya.

Berbeda dengan Said, Denny Siregar justru menyebut bahwa Luhut telah membongkar boroknya sendiri. Menurutnya, persoalan ini terjadi akibat ego sektoral para menteri karena mencoba mencari keuntungan sendiri-sendiri.

“Itulah, ya enggak korupsi uang mereka korupsi kebijakan. Dan ini sudah dipupuk sejak Orde Baru,” ungkapnya. 

“Kalau serakah, jangan salahkan rakyat yang bikin saluran komunikasi sendiri, yang bisa membongkar semua yang tersembunyi rapat-rapat. Saya bela pemerintah soal kebijakan, tapi saya nggak bela oknum pejabat demi keuntungan pribadi,” tambahnya.   

Tak ketinggalan, Ketua Majelis Utama Indonesia (MUI), Cholil Nafis juga ikut membuka suara dalam isu tes PCR yang diduga dijadikan sebagai sebuah bisnis.  Melalui cuitan Twitternya ia menyebutkan tentang kezaliman yang dilakukan peraup keuntungan dari bisnis tes PCR. 

“Bisnis itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi mengeksploitasi Covid-19 untuk bisnis PCR, bahkan sengaja bikin kebijakan untuk kepentingan bisnis pribadi, itu pasti kezaliman,” tulis Cholil Nafis. 

Tags: bisnis pcrCOVID-19gsipcr
ShareTweetSend

Related Posts

PETI masih marak
Opini

Kisah Miris Pertambangan di Bawah ESDM: PETI Masih Marak

November 9, 2022
pajak progresif nikel indonesia-cover
Opini

Pajak Progresif Nikel Indonesia Dinilai Nirempati pada Hilirisasi

November 7, 2022
Investasi RI Terancam Sepi di 2023, Pahami Alasannya
Opini

Investasi RI Terancam Sepi di 2023, Pahami Alasannya

November 3, 2022
1-juta-barel-cover-2
Opini

Sengkarut Impian 1 Juta Barel Indonesia, Hanya Fantasi?

November 2, 2022
keuntungan hilirisasi nikel
Opini

Sebenarnya Berapa Keuntungan Hilirisasi Nikel? Rakyat Wajib Paham

October 26, 2022
pajak progresif nikel-cover-1
Opini

Pajak Progresif Nikel Mencekik Pengusaha, Pemerintah Bagaimana, nih?

October 25, 2022
Next Post
Bisnis tes PCR Luhut

Konflik Kepentingan dapat Timbul dari Adanya Bisnis Tes PCR 

Bagaimana Pola Makan Kita Bisa Mempengaruhi Lingkungan?

Bagaimana Pola Makan Kita Bisa Mempengaruhi Lingkungan?

Discussion about this post

Opini

amien rais luhut

Wajib Paham! Ini Alasan Amien Rais Ingin Jokowi Pecat Luhut

April 20, 2022
duo dari generasi milenial

Duo dari Generasi Milenial Terjun ke Pemerintahan

February 1, 2021
Bisnis PCR Turunkan Standar Etika Pejabat Negara

Bisnis PCR Turunkan Standar Etika Pejabat Negara

November 10, 2021
3 periode presiden

Wajib Paham! Dari Mana Asal Usul Wacana 3 Periode Presiden Jokowi?

April 14, 2022
kpk usut bisnis pcr

Alasan Banyak Pihak Ragukan KPK Bisa Usut Tuntas Kasus Bisnis PCR

November 12, 2021
laporkan ke kpk

BK Anti Korupsi dan PRIMA Laporkan Luhut-Erick ke KPK

November 6, 2021
tumpang tindih lahan

Sektor Ekonomi Pertambangan Merosot Dirugikan Tumpang Tindih Lahan

August 16, 2022
Wajibpaham.com

Platform Digital Berita Online Tepercaya.
Menyajikan berita pilihan dari media nasional.

wajibpaham.com »

© 2022 Platform Digital Berita Online Tepercaya - wajibpaham.com.

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Global
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Hubungi Kami

© 2022 Platform Digital Berita Online Tepercaya - wajibpaham.com.