Wacana mundurnya Pemilu 2024 yang berujung pada perpanjangan masa jabatan 3 periode presiden ternyata juga didukung oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Hal ini terungkap pada Acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada 29 Maret 2022 .
Ketua Umum DPP Apdesi, Surtawijaya mengumumkan siap melakukan deklarasi dukungan resmi untuk Presiden Jokowi menjabat 3 periode.
“Habis Lebaran kami deklarasi (dukungan Presiden Jokowi tiga periode). Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta, siapa pun pemimpinnya, bukan basa-basi, diumumkan, dideklarasikan apa yang kita inginkan,” kata Surtawijaya saat jumpa pers sehabis acara Silatnas Apdesi di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa (29/3).
Lebih lanjut, Surtawijaya mengklaim bahwa kepala desa mendukung Jokowi karena Presiden selama ini telah banyak mengabulkan permintaan kepala desa.
Kabar ini sontak memecah belah Apdesi serta kepala-kepala desa yang ada di Indonesia. Arifin, Kepala Apdesi versi lainya mengatakan jangan membawa Apdesi ke dalam urusan politik dan membentuk opini publik bahwa seluruh kepala desa di Indonesia sepakat mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi.
3 Periode Langgar Konstitusi
Perpanjangan masa jabatan atau 3 periode Jokowi melanggar konstitusi yang ada! Tertera di UUD 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2022 pasal 7: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.”
Bahkan sosok yang didemo habis-habisan oleh elemen masyarakat termasuk mahasiswa alias Presiden Jokowi itu sendiri, sudah menolak tegas wacana 3 periode.
“Ada yang ngomongin presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan,” ucap Jokowi ketika itu.
Tak cukup dengan pernyataan yang secara tegas menafsirkan bahwa ia tak akan maju menjadi pemimpin lembaga eksekutif Indonesia, Jokowi juga turun kembali menenangkan masyarakat dan menegaskan bahwa pemilu akan tetap dilaksanakan sebagaimana waktu semestinya, 14 Februari 2024.
Namun Permasalahan Memang Bukan di Jokowi
Wacana 3 periode presiden memang bukan dari presiden itu sendiri. Kebanyakan berasal dari para pembantunya. Misalnya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim mempunyai 110 juta data warganet yang menginginkan pemilu 2024 diundur.
Namun hingga kini, Menko Marves RI tidak pernah membuka big data tersebut. Rakyat dibuat bertanya-tanya dari mana data tersebut berasal.
Bahkan ketika berulang kali didesak oleh masyarakat hingga ditantang di depan muka oleh BEM UI, ia kukuh menolak membuka data tersebut, “Dengerin kamu anak muda, kamu nggak berhak juga tuntut saya, karena saya juga punya hak untuk tidak memberi tahu,” ujarnya saat menemui BEM UI pada Selasa (12/4).
Dan ternyata saat menghadiri acara Silatnas Apdesi 2022, Presiden Jokowi juga tampak ditemani oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Mengapa Luhut bisa ada di acara ini, karena ternyata, lagi dan lagi, beliau mempunyai jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Apdesi.
Bahkan ada seorang kepala desa yang justru meminta Luhut untuk meyakini Jokowi mau lanjut 3 periode, “Saya yakin Bapak (Luhut) bisa mengabulkannya dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi tiga periode, setuju?” kata Muslim, Kepala Desa asal Desa Aceh Tenggara, aceh. Saat itu, Luhut hanya menjawab dengan senyuman.
Sontak hal ini menimbulkan pertanyaan publik, apakah gerakan Apdesi yang menginginkan Jokowi 3 periode murni hasil rembuk dengan kepala desa lainnya atau ada campur tangan sosok lain, seperti Sang Ketua Dewan Pembina? Maka dari itu, menjadi masuk akal, kan, bila anggota Apdesi meminta bantuan dari Luhut agar bisa mewujudkan Jokowi 3 periode?
Discussion about this post