Belum lama ini, pemberitaan investigatif dari media cetak melaporkan adanya keterlibatan anak usaha milik sosok pejabat negara dalam pusaran bisnis tes usap RT-PCR. Bisnis ini dikabarkan bisa meraup keuntungan hingga triliunan rupiah.
Karena dianggap merugikan masyarakat kala dirinya lakukan bisnis di tengah kondisi pandemi Covid-19, sosok pejabat negara ini kemudian dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar diusut tuntas keseluruhan kasus tersebut.
Ketika dirinya menguasai secara pribadi aset-aset negara lewat gurita bisnisnya yang tersebar ke berbagai bidang kehidupan, apa yang dilakukan sosok pejabat negara ini merupakan cara untuk mempertegas jati dirinya sebagai penguasa yang oligarki. Hal ini pernah diungkap oleh seorang pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun.
Jelas, adanya praktik oligarki di negara demokrasi jelas tak diinginkan karena bisa merugikan semua pihak. Seorang jurnalis senior Najwa Shihab memiliki pandangan tersendiri akan arti sebuah oligarki. “Segelintir oligarki yang menguasai aset negara, sudah waktunya dihukum keras dengan mosi tidak percaya,” tutur Najwa.
Sudah banyak ketidakpercayaan dari publik terhadap sosok ini, terlebih dugaan dirinya melakukan praktik oligarki. Kilas balik, dulu dirinya juga sempat akan diperiksa oleh KPK kala gedung miliknya yaitu Gedung Sopo Del Tower yang diketahui telah disewakan tiba-tiba saja ke Pertamina. Pertamina sendiri juga mengatakan bahwa perusahaan milik sosok tersebut sudah memenangkan tender, meski proses ini tidak pernah diungkap kepada publik.
Publik mempunyai kecurigaan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa untuk kepentingan pribadi. Meski sebelumnya Pertamina beralasan bahwa kantor Mandiri ternyata tidak cukup untuk menampung karyawan dari gedung Annex dan Kwarnas.
Perusahaan yang sangat strategis bagi negara dan menyangkut hajat hidup seperti Pertamina seharusnya bebas dari intervensi berbagai pihak.
Terlebih setelah Pertamina ‘ngantor’ di Sopo Del Tower, BUMN tersebut seolah-seolah tanduk kepada sosok pejabat negara tersebut. Terlihat dari sikap Pertamina yang tidak keberatan saat dibeberkan secara sepihak ke publik bahwa ada petinggi pemerintah yang dipecat Presiden Jokowi.
Discussion about this post