Saturday, January 28, 2023
Wajibpaham.com
  • Home
  • Nasional
  • Global
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Hubungi Kami
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Global
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Hubungi Kami
No Result
View All Result
Wajibpaham.com
No Result
View All Result

Bisnis PCR Turunkan Standar Etika Pejabat Negara

Para pejabat seperti sebuah bisnis sehingga mana negara dan mana pasar tidak bisa lagi dibedakan

November 10, 2021
in Opini
Reading Time: 3 mins read
Bisnis PCR Turunkan Standar Etika Pejabat Negara
182
VIEWS
Bagikan via Whatsapp

Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menyoroti kasus bisnis PCR yang melibatkan pejabat negara di pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir saat pandemi Covid-19 berlangsung. Dirinya  menyebutkan bahwa bisnis PCR turunkan standar etika pejabat negara.

RELATED POSTS

Kisah Miris Pertambangan di Bawah ESDM: PETI Masih Marak

Pajak Progresif Nikel Indonesia Dinilai Nirempati pada Hilirisasi

Investasi RI Terancam Sepi di 2023, Pahami Alasannya

Para pejabat tersebut dianggap seperti sebuah bisnis yang mengambil keuntungan besar dari adanya pandemi. Sehingga mana negara dan mana pasar tidak bisa lagi dibedakan. 

Bahkan Fahri menganggap bahwa duduk persoalan yang berusaha dijelaskan oleh juru bicara dari kedua pejabat tersebut hanya menambah runyam pengertian institusi dan personal karena minimnya pengetahuan. 

Kemudian lanjutnya, muncul pembelaan bahwa bisnis tersebut tidak mengambil untung dan justru untuk membantu rakyat selama pandemi. 

Menurut pandangan Fahri, hal tersebut menjadi kesalahan yang fatal dan seharusnya tidak bisa dibenarkan jika memakai nalar dan etika bernegara. Karena apabila penjelasan pejabat tersebut tidak ditelaah dengan baik maka dapat dianggap sebagai sesuatu yang benar sehingga berharap untuk dimaklumi. 

Sedangkan, fungsi pejabat dan pengusaha jelas berbeda. Menurutnya, pejabat adalah regulator dan pengusaha adalah operator. Jadi, keduanya tidak boleh melekat menjadi satu dalam diri seseorang. 

Selain itu, pejabat negara juga dilarang untuk berbisnis dalam peraturan pemerintah dan juga etika pejabat negara. 

Menyikapi permasalahan itu, Presiden Jokowi Widodo diingatkan oleh Fahri untuk berani mengevaluasi dan bersikap tegas terhadap jajaran menterinya yang mengabaikan etika pejabat negara

Menanggapi hal yang sama, Deputi Advokasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Hadi Purwanto menambahkan bahwa di masa pandemi seperti ini seharusnya para pejabat tidak memperkaya diri mereka sendiri. 

Ketua DPP Media Indonesia Online (MIO) itu juga menilai kebijakan dari tes PCR yang digunakan sebagai syarat perjalanan terkesan dipaksakan. Perekonomian masyarakat bisa berpotensi mati. 

Dirinya pun menduga ada tujuan yang dirahasiakan dengan menguntungkan sebagian pihak dan merugikan masyarakat.

Hadi menyarankan, agar polisi dan KPK tidak ragu untuk memproses kasus bisnis PCR dengan pejabat yang terlibat dan melanggar hukum. Karena Hadi Purwanto menilai Luhut bisa menimbulkan kegaduhan dan marwah Presiden yang menurun. 

Ia berharap terkait dengan polemik ini, Presiden Joko Widodo dapat mengambil sikap karena rakyat akan mempertanyakannya.

Tanggapan yang tidak boleh terlewatkan juga datang dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia). Mereka mendesak para pejabat yang terlibat dalam kasus bisnis PCR tersebut agar diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo.

Mirah Sumirat selaku Presiden Aspek Indonesia mengatakan, dugaan adanya konflik kepentingan sangat terlihat jelas dari Luhut yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP PEN) serta Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

Namun, disisi lain Luhut berperan sebagai pihak yang berwenang mengatur kebijakan penanggulangan Covid-19. Sehingga dugaan tersebut ditujukan kepadanya karena dapat mengatur agar menguntungkan bisnisnya. 

Pihaknya menegaskan agar bisnis PCR yang dianggap memalukan tersebut dapat diusut dengan tuntas.

Keprihatinan juga dirasakan olehnya lantaran para pejabat yang justru mengambil keuntungan dari rakyat di tengah pandemi sedangkan rakyat menderita, jutaan pekerja dirumahkan dan di-PHK, hingga banyak perusahaan gulung tikar. 

Aspek Indonesia pun meminta segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi agar dihentikan dan tidak mempersulit masyarakat lagi serta mematikan ekonomi masyarakat kalangan bawah. 

Tags: bisnis pcrbisnis pcr luhutCOVID-19luhutpcr
ShareTweetSend

Related Posts

PETI masih marak
Opini

Kisah Miris Pertambangan di Bawah ESDM: PETI Masih Marak

November 9, 2022
pajak progresif nikel indonesia-cover
Opini

Pajak Progresif Nikel Indonesia Dinilai Nirempati pada Hilirisasi

November 7, 2022
Investasi RI Terancam Sepi di 2023, Pahami Alasannya
Opini

Investasi RI Terancam Sepi di 2023, Pahami Alasannya

November 3, 2022
1-juta-barel-cover-2
Opini

Sengkarut Impian 1 Juta Barel Indonesia, Hanya Fantasi?

November 2, 2022
keuntungan hilirisasi nikel
Opini

Sebenarnya Berapa Keuntungan Hilirisasi Nikel? Rakyat Wajib Paham

October 26, 2022
pajak progresif nikel-cover-1
Opini

Pajak Progresif Nikel Mencekik Pengusaha, Pemerintah Bagaimana, nih?

October 25, 2022
Next Post
Kemendikbud Ristek Sesuaikan Juklak KIP Kuliah, Ini Perubahannya

Kemendikbud Ristek Sesuaikan Juklak KIP Kuliah, Ini Perubahannya

Tertarik Jurusan Biomedis? Kenali Dulu Apa Itu IoMT

Tertarik Jurusan Biomedis? Kenali Dulu Apa Itu IoMT

Discussion about this post

Opini

somasi luhut ke haris dapat perhatian PBB

Buntut Somasi Luhut ke Haris dan Fatia: Dibawa ke PBB!

November 24, 2021
luhut tambang emas

Reaksi Aktivis Papua Dengar Kabar Luhut Garap Tambang Emas Blok Wabu

September 24, 2021
Pencabutan IUP

Pencabutan IUP: Ranah ESDM atau BKPM? Mohon Arahannya, Ndan!

August 16, 2022
keuntungan hilirisasi nikel

Sebenarnya Berapa Keuntungan Hilirisasi Nikel? Rakyat Wajib Paham

October 26, 2022
1-juta-barel-cover-2

Sengkarut Impian 1 Juta Barel Indonesia, Hanya Fantasi?

November 2, 2022
Bisnis Tipu-tipu

Ada Bisnis Tipu-tipu pada Penerapan Tarif PCR

November 10, 2021
gosip dari kementerian

Gosip dari Kementerian Sudah Menyebar Luas, Waduh!

February 1, 2021
Wajibpaham.com

Platform Digital Berita Online Tepercaya.
Menyajikan berita pilihan dari media nasional.

wajibpaham.com »

© 2022 Platform Digital Berita Online Tepercaya - wajibpaham.com.

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Global
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Hubungi Kami

© 2022 Platform Digital Berita Online Tepercaya - wajibpaham.com.