Bisnis PCR yang tak diberitahukan kepada publik menjadikan masyarakat semakin menduga-menduga. Publik ramai memperbincangkan sebuah isu liar terkait bisnis PCR yang dilakukan oleh pejabat negara. Hal ini terlihat dari turunnya harga tes PCR dan aturan yang mencantumkan bahwa tes PCR menjadi syarat perjalanan di segala moda transportasi.
Akan tetapi, peraturan syarat perjalanan tersebut telah dicabut oleh pemerintah belu lama ini. Publik pun semakin bertanya-tanya dengan sikap pemerintah yang tidak konsisten.
Berhubungan dengan itu, publik merasa tertipu oleh pemerintah dan para pebisnis PCR di luar sana. Publik menduga adanya isu mafia bisnis PCR yang telah menggerogoti rakyat.
Pengamat Politik Rocky Gerung pun menyuarakan kritik tajam yang menyoroti Presiden Jokowi, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menkes Budi Gunadi.
Rocky mengatakan, Jokowi, Luhut, dan Budi seharusnya menginfokan publik jika memang isu tersebut benar adanya.
Rakyat akan curiga kalau mereka juga mendapatkan keuntungan dari bisnis PCR tersebut (cashback) jika mereka ternyata tak angkat bicara.
“Mustinya dari awal diketahui oleh presiden atau kalau nggak ya Luhut tau, Menkes tau, toh mereka nggak ngomong! Artinya yang mereka tau dari awal ngomong tapi dibiarkan, karena ada cashback,” tukas Rocky.
Dirinya juga berpendapat, timbulnya isu bisnis PCR tersebut berimbas pada perseteruan di dalam lingkaran istana. Kondisi tersebut dinilai Rocky lantaran ada aksi balas dendam di lingkaran istana bagi sejumlah pihak yang tak mendapatkan proyek.
“Itu sinyalnya, artinya mereka sekarang dapat slot buat balas dendam. Temanya sebenarnya balas dendam karena nggak dapat proyek waktu itu kan, jadi itu sebetulnya. Ini sebenarnya perang antar geng, untuk hal yang sama,” ujar Rocky Gerung.
Dengan begitu, menurutnya kasus ini bukan lagi soal pihak mana yang menjabat, tapi adanya pelanggaran hukum. Bisnis PCR itu adalah pelanggar adanya KKN dari menteri yang memakai jabatannya untuk berbisnis.
“Karena yang jadi soal, siapa dapat apa, tapi pelanggaran hukum. Mau siapapun itu tetap melanggar KKN, bahwa yang di dalam itu membuat regulasi kenapa berbisnis,” tutur Rocky.
Diketahui saat ini Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa kasus bisnis PCR tersebut akan diusut usai adanya pelaporan dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dan Barisan Kuning Antikorupsi terhadap Menko Marves Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir yang diduga terlibat.
“Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi termasuk dugaan korupsi tes PCR, kami sedang bekerja. Prinsipnya, kami sungguh mendengar harapan rakyat bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi,” ujarnya.
Discussion about this post