Wednesday, March 22, 2023
Wajibpaham.com
  • Home
  • Nasional
  • Global
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Hubungi Kami
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Global
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Hubungi Kami
No Result
View All Result
Wajibpaham.com
No Result
View All Result

Bisnis PCR Dilaporkan ke Kepolisian RI oleh Jaringan Aktivis ProDem

Dengan membawa beragam bukti tambahan dalam agenda klarifikasi kasus tersebut

November 30, 2021
in Opini
Reading Time: 2 mins read
Bisnis PCR Dilaporkan ke Kepolisian/jpnn.com

Bisnis PCR Dilaporkan ke Kepolisian/jpnn.com

176
VIEWS
Bagikan via Whatsapp

Publik kini semakin geram dengan pejabat yang meraup keuntungan dari bisnis PCR di tengah rakyat yang menderita. Sehingga publik pun ramai-ramai melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum. Setelah berhasil dilaporkan ke KPK beberapa organisasi masyarakat pun telah melapor ke BPK untuk  melakukan pengauditan selaras dengan politisi yang melapor ke DPR. Sekarang giliran bisnis PCR dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia.

RELATED POSTS

Kisah Miris Pertambangan di Bawah ESDM: PETI Masih Marak

Pajak Progresif Nikel Indonesia Dinilai Nirempati pada Hilirisasi

Investasi RI Terancam Sepi di 2023, Pahami Alasannya

Laporan dilayangkan oleh Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem) melalui Iwan Sumule selaku Ketua Majelis. Diketahui Iwan menyambangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi undangan tertulis dari penyidik terkait laporannya soal bisnis PCR yang dilakukan oleh Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir pada Senin (29/11).

Iwan mengatakan saat ditemui bahwa pihaknya telah membawa beragam bukti tambahan dalam agenda klarifikasi tersebut. Termasuk artikel dan bukti-bukti oleh media tentang pengakuan Menko Luhut berbisnis PCR lewat pernyataan Juru Bicara Kemenko Marves, Jodi Mahardi.

Pada saat itu dikatakan oleh Jodi Mahardi bahwa saham Menko Luhut memang ada di PT GSI (salah satu penyedia jasa tes PCR). Meski disebutkan tak lebih dari 10%, namun menurut publik itu jelas mengindikasikan luhut bersaham di GSI. 

Sementara Erick Thohir dilaporkan oleh Jaringan Aktivis ProDem atas dugaan pelanggaran pidana Kolusi dan Nepotisme seperti yang tercantum dalam UU Nomor 28 tahun 1999.

Diperiksa Oleh Penyidik Selama 10 Jam

Iwan Sumule diperiksa hampir 10 jam lebih oleh penyidik Subdit V Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

“Pemeriksaan cukup panjang. Intinya tadi mengklarifikasi bukti-bukti yang kami bawa agar disampaikan. Agak lama, karena ada penyesuaian persepsi terhadap perkara ini. Dari penyidik kita cuman ya menyatukan persepsi kita dari perkara ini,” kata Iwan Sumule usai diperiksa sebagai saksi pelapor di Polda Metro Jaya, Senin (29/11).

Selain itu, Iwan juga mengatakan bahwa ada 24 pertanyaan yang dicecar kepadanya dari penyidik . Secara garis besar, pertanyaan ini masih seputar keterkaitan Menko Luhut maupun Menteri BUMN Erick Thohir dalam PT GSI yang menyediakan jasa tes antigen dan PCR. Penyidik disebutkan mencari apa hubungan kedua menteri tersebut di PT GSI.

Penyidikan diharapkan oleh Iwan Sumule dapat objektif dan profesional kedepannya dalam menangani laporan yang dibuat pihaknya.

Tags: bisnis pcrCOVID-19Erick thohirLuhut Binsar Pandjaitanpcr
ShareTweetSend

Related Posts

PETI masih marak
Opini

Kisah Miris Pertambangan di Bawah ESDM: PETI Masih Marak

November 9, 2022
pajak progresif nikel indonesia-cover
Opini

Pajak Progresif Nikel Indonesia Dinilai Nirempati pada Hilirisasi

November 7, 2022
Investasi RI Terancam Sepi di 2023, Pahami Alasannya
Opini

Investasi RI Terancam Sepi di 2023, Pahami Alasannya

November 3, 2022
1-juta-barel-cover-2
Opini

Sengkarut Impian 1 Juta Barel Indonesia, Hanya Fantasi?

November 2, 2022
keuntungan hilirisasi nikel
Opini

Sebenarnya Berapa Keuntungan Hilirisasi Nikel? Rakyat Wajib Paham

October 26, 2022
pajak progresif nikel-cover-1
Opini

Pajak Progresif Nikel Mencekik Pengusaha, Pemerintah Bagaimana, nih?

October 25, 2022
Next Post
Bahaya Masker Katup, yang Disebut Picu Penyebaran Omicron di Hongkong

Bahaya Masker Katup, yang Disebut Picu Penyebaran Omicron di Hongkong

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Discussion about this post

Opini

peraturan yang dilanggar pejabat

Deretan Peraturan yang Dilanggar Pejabat dalam Keterlibatan Kasus Bisnis PCR

November 24, 2021
sosok emas papua

Banyak Proker Belum Berjalan, Sosok Ini Menambang Emas di Papua?

September 26, 2021
Bisnis PCR Tak Diberitahukan

Bisnis PCR Tak Diberitahukan Kepada Publik, RG: Curiga Ada Cashback

November 6, 2021
pajak progresif nikel indonesia-cover

Pajak Progresif Nikel Indonesia Dinilai Nirempati pada Hilirisasi

November 7, 2022
aksi blunder lord

Daftar Aksi Blunder ‘Lord’ yang Selalui Tuai Komentar dari Banyak Pihak

September 27, 2021
Bisnis PCR Dilaporkan ke Kepolisian/jpnn.com

Bisnis PCR Dilaporkan ke Kepolisian RI oleh Jaringan Aktivis ProDem

November 30, 2021
kabinet menteri reshuffle

Rekomendasi Pejabat yang Harusnya Di-reshuffle Presiden Jokowi

September 28, 2021
Wajibpaham.com

Platform Digital Berita Online Tepercaya.
Menyajikan berita pilihan dari media nasional.

wajibpaham.com »

© 2022 Platform Digital Berita Online Tepercaya - wajibpaham.com.

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Global
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Hubungi Kami

© 2022 Platform Digital Berita Online Tepercaya - wajibpaham.com.